REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Perkembangan terbaru dalam perang di Gaza telah dibahas di media internasional, termasuk niat negara-negara Barat untuk mengakui negara Palestina dan rencana Israel untuk merespons hal ini, serta perkembangan terkini di lapangan.
Maariv melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sedang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sedang mendiskusikan kemungkinan penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat, di samping langkah-langkah pembalasan terhadap Otoritas Palestina dan negara-negara yang mendukung langkah tersebut.
Perkembangan ini terjadi menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diperkirakan akan menyaksikan deklarasi dipimpin oleh Prancis dan negara-negara lain yang mengakui negara Palestina.
Sementara Israel bertaruh pada langkah Amerika Serikat untuk memblokir inisiatif tersebut, menurut surat kabar tersebut.
Menurut surat kabar Prancis Le Monde, pihak berwenang Israel bermanuver untuk menghancurkan harapan negara Palestina dengan melanjutkan pemukiman dan perampasan lahan pertanian dan sumber daya air, sebuah tren yang semakin meningkat sejak serangan 7 Oktober 2023.
Diskusi mengenai solusi dua negara tampaknya sama sekali tidak realistis, mengingat bahwa tujuan ini saat ini menghadapi situasi yang rumit di lapangan mengingat apa yang terjadi di Tepi Barat.
Di Jalur Gaza, tentara Israel sedang berjuang untuk memobilisasi pasukan cadangan, dengan beberapa komandan menggunakan metode yang tidak biasa untuk mendapatkan jumlah pasukan yang cukup, Wall Street Journal melaporkan.
Tentara Israel kelelahan setelah hampir dua tahun berperang di berbagai medan dan semakin banyak yang mempertanyakan kesia-siaan perang.
"Orang-orang mati sia-sia, dan Netanyahu memperpanjang perang demi kelangsungan hidup politiknya," ujar seorang tentara yang bertempur di Gaza selama 400 hari.
Sebuah artikel di The Telegraph berfokus pada perpecahan Partai Republik yang semakin besar terhadap Netanyahu.
Tokoh-tokoh konservatif terkemuka memperingatkan Presiden AS Donald Trump bahwa mendukung perang Israel di Gaza adalah sebuah tanggung jawab politik.
Direktur Eksekutif Majalah American Conservative, Kurt Mills, dikutip Aljazeera, Rabu (3/9/2025) mengatakan alasan keterlibatan AS di Timur Tengah telah berkurang selama bertahun-tahun dan tidak ada lagi ruang untuk berargumen bahwa membela Israel adalah untuk kepentingan nasional AS.
Sebuah artikel di Haaretz membahas skenario yang mungkin terjadi jika Netanyahu memenangkan pemilu mendatang.
Kemenangannya tidak hanya berarti kelanjutan dari status quo. Hal ini berarti mempercepat transisi menuju negara otoriter religius yang rasis, meningkatkan isolasi internasional, ancaman jangka panjang terhadap proyek Zionis itu sendiri, dan disintegrasi internal dan sosial yang mungkin tidak dapat diperbaiki, menurut artikel tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika