REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Upaya pemakzulan yang menimpa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendapat sorotan media zionis berbahasa Inggris, Time of Israel (TOI). Dalam pemberitaan pada Sabtu (22/11/2025), TOI mengaitkan upaya pelengseran Gus Yahya dengan diundangnya pembicara pro Israel ke Indonesia lewat artikel bertajuk 'Indonesia's Largest Islamic Group Urges Leader to Quit for Inviting Pro Israel Speaker'.
TOI menulis, "Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, telah meminta pimpinannya untuk mengundurkan diri karena mengundang seorang profesor pro Israel yang dikenal karena dukungannya terhadap Israel selama perang Gaza ke sebuah acara internal pada bulan Agustus, menurut risalah rapat yang ditinjau Reuters."
Pimpinan NU, yang juga merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dengan sekitar 100 juta anggota beserta afiliasinya, telah memberi Ketua Yahya Cholil Staquf waktu tiga hari untuk mengajukan pengunduran dirinya atau diberhentikan dari jabatannya, menurut risalah rapat pada Kamis.
NU mengutip undangan Staquf kepada seseorang yang "berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional" untuk sebuah acara internal dan dugaan salah urus keuangan sebagai alasan pemecatannya. Staquf, yang telah menjadi Ketua Umum PBNU sejak 2021, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Dalam konferensi pers yang dihadiri Republika, Sabtu (22/11/2025), Gus Yahya selaku Ketua Tanfidziyah PBNU mengumpulkan para kiai NU. Dia pun menggelar konferensi pers yang menyatakan rapat harian Rais Syuriyah PBNU tidak berhak memberhentikan pengurus apalagi ketua umum.
"Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasehat, dan saran masing-masing, dan semuanya seragam menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Syuria itu serta risalah yang disebut hasilnya, dan (para kiai) mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa," ujar Gus Yahya.
Lebih lanjut, TOI dalam artikelnya mengutip pejabat NU Najib Azca yang mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan tersebut terkait dengan undangan Staquf kepada mantan pejabat dan cendikiawan AS Peter Berkowitz untuk sebuah acara pelatihan pada Agustus lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika