REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto menyatakan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi karena menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap jamaah menjadi kurang maksimal.
"Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jamaah haji sekitar satu banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jamaah jadi kurang maksimal," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Ia menuturkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang membatasi aktivitas medis di area hotel jamaah menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jamaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi.
Untuk itu, Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan. Jamaah haji yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya.
"Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jamaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk," ujarnya.
Ia juga menyesalkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah yang sempat tidak beroperasi pada musim haji tahun ini sehingga jamaah haji yang sakit dan membutuhkan perawatan medis langsung diarahkan ke rumah sakit Arab Saudi sesuai ketentuan pemerintah setempat.
Padahal, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jamaah sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika