REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Rencana pengiriman Pasukan Stabilisasi ke Gaza kembali menjadi sorotan setelah Dewan Keamanan PBB membuka mandat bagi negara-negara untuk berkontribusi. Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Broto Wardoyo menegaskan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi sepanjang mandat PBB jelas, namun pemerintah harus memastikan misi ini dipahami secara tepat dan tidak disamakan dengan misi penjaga perdamaian (peacekeeping).

Pakar Hubungan Internasional ini menjelaskan, misi stabilisasi memiliki karakter berbeda dari peacekeeping. 

“Kalau peacekeeping kan ada kesepakatan yang dijaga. Kalau stabilisasi itu memastikan kondisinya menjadi lebih stabil, lebih damai, lebih tenang. Nah, itu kadang-kadang dia harus aktif, jadi tidak selalu pasif, tidak selalu defensif,” ujarnya saat ditemui usai sambutan dalam diskusi publik bertajuk 'Ruang Gelap Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata' di Auditorium Komunikasi FISIP UI, Depok, Kamis (20/11/2025).

Karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan secara matang bentuk kontribusinya. 

“Siapa yang akan dikirim di kita? Kalau TNI, bagian mana dari TNI yang dikirim? Apakah itu combat atau non-combat? Nah, itu yang penting sebetulnya," ucapnya. 

"Jadi, klarifikasi-klarifikasi itu yang dibutuhkan agar tadi tidak ada concern tentang nanti kalau kita ketemu dengan Hamas gimana dan seterusnya. Jadi, arahnya lebih ke sana sih," katanya. 

Broto menekankan bahwa mandat PBB pada dasarnya memberi ruang bagi Indonesia untuk ikut serta. Namun keputusan akhir tetap membutuhkan detail teknis terkait peran, batasan, dan aturan operasi bagi pasukan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika