Selasa 16 May 2023 19:27 WIB

Tahun Politik, MUI Imbau Dai tak Jadikan Masjid Arena Kampanye

Tahun politik rawan perpecahan umat.

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Hafil
Tahun Politik, MUI Imbau Dai tak Jadikan Masjid Arena Kampanye. Foto: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI), KH Cholil Nafis.
Foto: Dok IPB University
Tahun Politik, MUI Imbau Dai tak Jadikan Masjid Arena Kampanye. Foto: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI), KH Cholil Nafis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Memasuki tahun politik Pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau para pengurus masjid dan dai untuk tidak menjadikan sebagai arena untuk melakukan kampanye politik praktis. Hal ini disampaikan Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam acara silaturrahim Komisi Dakwah MUI dengan Dewan Kemakmuran Masjid dan Para Dai se-Jabodetabek di Gedung MUI, Jl Proklamasi 51, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Acara Silaturrahim dan halaqah ini  mengangkat tema “Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwwah di Tahun Politik”. Kiai Cholil menjelaskan, tujuan digelarnya acara ini agar para pengurus masjid dan para dai menyadari bahwa tahun politik ini tahun yang rawan terjadinya perpecahan umat akibat preferensi politik yang berbeda.

Baca Juga

Karena itu, menurut Kiai Cholilk, para dai dan pengurus masjid harus menyamakan visi dalam menggunakan masjid sebagai tempat berdakwah yang mempersatukan umat.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan visi antar dai dan pengurus masjid untuk tidak menjadikan masjid sebagai arena kampanye politik praktis dan penyebaran politik yang dapat memecah belah umat untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat,” ujar Kiai Cholil dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/5/2023).

Menurut dia, masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik praktis. Karena, masjid adalah tempat ibadah semua golongan umat Islam. “Kegiatan ini tujuannya adalah untuk menciptakan terjalinnya ukhuwah, Indonesia damai dan kokohnya NKRI,” ucap Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.

Berdasar pengalaman, Kiai Cholil mengungkapkan bahwa pada Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019, terjadi kerawanan sosial akibat terjadinya politik yang memecah belah umat, serta mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antar golongan dan lain-lain.

“Politik yang dapat memecah belah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI sebagai negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip bhineka tunggal ika,”kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa peserta yang hadir pada acara silaturrahim dan halaqah tersebut merupakan Pengurus DKM sebanyak 80 pengurus dan Dai sebanyak 40 orang dari wilayah jabodetabek.

“sebanyak 80 pengurus DKM dan dai sebanyak 40 orang se-Jabodetabek hadir pada acara ini, untuk menyatukan visi dalam dakwah yang menyataukan dalam menghadapi pesta demokrasi 2024,”kata Kiai Zubaidi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement