REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan peringatan hari lahir (harlah) NU yang ke-89. Dalam sambutan Harlah NU, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan rasa syukur, NU menjadi organisasi besar yang mencapai usia jelang satu abad.
Jelang usia satu abad ada berbagai tantangan yang harus dihadapi NU. Mulai dari tantangan kebangsaan, pendidikan dan politik. "Juga ada, tantangan ideologis. Bagaimana NU mengatasi paham radikal yang mengatasnamakan agama," kata Wapres JK, Sabtu (31/1).
Menurut Wapres JK, sikap radikal dan kekerasan atas nama agama berakar pada mudahnya segelintir orang menjual agama dengan murahan. Artinya, para pelaku kekerasan dijanjikan surga bila bersedia membunuh orang banyak atau bahkan dirinya sendiri.
Penafsiran yang sepihak ini dapat diatasi dengan penguatan pemahaman Islam yang moderat, seperti yang selama ini digiatkan oleh NU. Wapres JK juga mengingatkan, hendaknya Islam Nusantara bisa menjadi model bagi pemikiran Islam dunia. Untuk itu, Wapres JK mendukung penuh langkah NU mendirikan pusat-pusat studi keislaman Nusantara, agar ada sumbangan lebih dari pemikir Islam Indonesia kepada dunia internasional.
Sehingga, Indonesia secara perlahan mulai bergeser dari menjadi konsumen pemikiran Islam dari luar, utama Timur Tengah. Apalagi, situasi Timur Tengah yang kini terus dirundung konflik.
"Ajaran agama pada akhirnya bermuara pada peradaban dan akhlak. Di kawasan pusat Islam, seperti Timur Tengah, hal itu mulai kurang terasa. Karenanya, kewajiban kita menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim referensi pemikiran Islam yang moderat, rahmatan lil alamin," tutur dia
Terakhir, Wapres JK mengharapkan, kebangkitan ulama melalui NU bisa menjadi kebangkitan Indonesia pada umumnya. Sebab, kata Wapres JK, tantangan bangsa adalah tantangan NU. Demikian pula sebaliknya.
"Karena itu, mari kita siapkan generasi penerus dan ulama. Jadikan pendidikan sebagai pengantar yang baik untuk generasi mendatang," pungkas Wapres JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika