REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Menteri Luar Negeri Sudan, Muhyiddin Salem, menegaskan perlunya Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) keluar dari kota-kota dan mencabut pengepungan sebelum gencatan senjata.
Sementara penasihat Presiden AS untuk urusan Arab dan Afrika, Masad Pauls, mengatakan dirinya mengharapkan kedua belah pihak untuk mematuhi gencatan senjata tanpa syarat.
Menteri Sudan menambahkan, komunitas internasional harus menetapkan milisi RSF sebagai kelompok teroris. “Dan setelah itu kita akan berbicara sesuai dengan proposal kami sebelumnya," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa menyebut tentara Sudan dengan nama lain dan mengaitkannya dengan pihak mana pun adalah hal yang tidak dapat diterima.
“Sikap pemerintah terhadap perdamaian adalah mempertahankan kedaulatan dan kesatuan wilayah Sudan," ujar dia.
Salem menegaskan kembali bahwa pemerintah Sudan melihat dialog sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik, dengan syarat bahwa dialog tersebut dilakukan di Sudan dan tanpa campur tangan pihak luar.
Sementara itu, Penasihat Presiden AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Masad Pauls, mengatakan dirinya mengharapkan RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan untuk mematuhi gencatan senjata tanpa syarat, serta mengizinkan akses bantuan kemanusiaan secara penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika