REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir terjadi gejolak di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya antara Tanfidziah dan Syuriah. Sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah pun mendesak agar pimpinan mereka segera islah atau rekonsiliasi.
Desakan itu muncul dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), PWNU DKI Jakarta, dan PWNU Jawa Tengah. Mereka mendesak agar soliditas dan Marwah NU tetap terjaga.
"Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah menjaga soliditas dan marwah Nahdlatul Ulama,” demikian bunyi penutup pernyataan PWNU DIY dikutip pada Kamis (27/11/2025).
Dalam pernyataan yang dirilis PWNU DI Yogyakarta, yang ditandatangani Ketua PWNU Ahmad Zuhdi Muhdlor beserta jajaran, ditegaskan bahwa kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-34 di Lampung—yang menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum adalah kepengurusan yang sah hingga akhir masa khidmat 2021–2026.
PWNU DIY menekankan pentingnya mengedepankan mekanisme organisasi, termasuk musyawarah, tabayyun, dan upaya islah yang menjunjung nilai-nilai kemaslahatan jam’iyyah.
Mereka meminta agar segala perbedaan pandangan diselesaikan dalam koridor adab kepengurusan dan marwah Nahdlatul Ulama.
Seruan senada juga muncul dari PWNU DKI Jakarta dan PWNU Jawa Tengah. Mereka turut mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam perbedaan sikap di tingkat PBNU mengambil jalan damai dan mengedepankan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan kelompok.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika