REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Prof Yon Machmudi menegaskan Indonesia perlu berhati-hati dalam merespons resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meloloskan pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. 

Ia menilai, kejelasan mandat menjadi kunci agar kehadiran pasukan internasional tidak memicu konflik baru, terutama setelah kelompok Hamas menyatakan penolakan terhadap keputusan tersebut.

DK PBB pada Senin (17/11/2025) mengesahkan resolusi untuk membuka jalan bagi pembentukan pasukan stabilisasi pascaperang di Gaza. Resolusi itu mendorong pembentukan pemerintahan transisi melalui Board of Peace dan menyiapkan pengerahan pasukan multinasional untuk memulihkan stabilitas. 

Meski demikian, Hamas menolak keras resolusi tersebut. Mereka menyebut kehadiran pasukan asing berpotensi menjadi pihak dalam konflik dan mengancam kedaulatan warga Gaza.

Guru besar sejarah UI Yon Mahmudi memaparkan peran dari R M Margono Djojohadikusumo. Hadir narasumber Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza dan pengamat politik Adi Prayitno - (Nashih/Republika)

Menanggapi dinamika itu, Yon menekankan, Indonesia harus menempatkan diri secara sangat strategis. Meski keikutsertaan dalam misi yang diputuskan PBB bersifat legal, mandat di lapangan perlu ditentukan dengan sangat cermat.

“Nampaknya Indonesia perlu berhati-hati ya di dalam menanggapi kaitannya dengan International Stabilization Force atau ISF," ujar Yon saat dihubungi Republika, Selasa (18/11/2025).

"Peran itu harus ditimbang agar tidak terjadi kesalahpahaman atau potensi konflik dengan gerakan perlawanan di Gaza,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika