REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menegaskan, upaya memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kewajiban konstitusional. Ini berlaku terutama bagi seluruh penyelenggara negara.

Menurut dia, kesejahteraan rakyat Indonesia adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini tak sekadar kata-kata normatif, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dalam dunia nyata.

“Dalam pikiran kami, ikhtiar untuk membangun kesejahteraan bangsa sebagai implementasi dari perintah konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum. Perintah konstitusi itu bukan normatif. Yang sebenarnya, punya kekuatan otoritatif yang kuat,” ujar Prof Haedar Nashir dalam pidato utama di acara puncak Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah di kompleks Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, pemilihan tema Milad Muhammadiyah kini, “Memajukan Kesejahteraan Bangsa,” adalah bentuk implementasi nyata dari perintah konstitusi. Persyarikatan mengambil peran dalam mewujudkan amanat UUD 1945.

Kata-kata dalam Pembukaan UUD 1945 dan butir-butir konstitusi adalah pantulan dari jiwa bangsa Indonesia. Di dalamnya, terkandung cita-cita dan hasil perjuangan para pendiri bangsa yang kemudian menjadi dasar negara. Oleh karena itu, tegas Haedar, konstitusi secara keseluruhan jangan sampai berhenti pada kata-kata saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika