REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Kekhawatiran Palestina terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB atas rancangan yang diajukan Washington mengenai pengelolaan Jalur Gaza selama tahap mendatang berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump semakin meningkat.

Keputusan tersebut dikhawatirkan akan memihak pada posisi Israel dan mengabaikan tuntutan Palestina.

Pengaturan internasional memberikan perhatian penting pada pelucutan senjata perlawanan melalui pemerintahan transisi internasional yang memiliki kewenangan luas, dan mengaitkan penarikan tentara Israel dari Gaza dengan stabilitas keamanan.

Hal tersebut berarti tentara pendudukan akan tetap menjadi pemain keamanan di kancah Palestina. Satu perkara yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlawanan akan menghadapi konsekuensi keputusan tersebut selama fase mendatang.

Risiko Keputusan

Meskipun dikatakan bahwa rancangan keputusan Amerika Serikat menyerukan untuk memperkuat gencatan senjata dan melonggarkan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza serta mengacu pada jalur negara Palestina dan pelonggaran pembatasan, penulis dan analis politik Wissam Afifa berpendapat bahwa keputusan tersebut memiliki risiko serius, terutama:

1. Internasionalisasi Gaza selama bertahun-tahun dan menjadikannya berada di bawah pengawasan apa yang dikenal sebagai Dewan Perdamaian yang akan datang

2. Penghapusan alat-alat kekuatan Palestina melalui pelucutan senjata perlawanan

3. Pengembalian Otoritas Palestina ke Jalur Gaza dengan syarat-syarat eksternal

4. Penundaan jalur pembentukan negara Palestina tanpa jadwal atau jaminan kedaulatan

Meskipun rancangan resolusi tersebut mendapat dukungan politik terbuka dari delapan negara Arab dan Islam, yang dalam pernyataannya menganggap bahwa rancangan tersebut merupakan persiapan untuk menentukan nasib sendiri Palestina dan pembentukan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika