REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai kalangan menyampaikan apresiasi atas sikap matang pemerintah dan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menghormati jasa para pemimpin. Para tokoh lintas ormas dan akademisi sepakat penghargaan gelar pahlawan nasional merupakan momentum memperkuat rekonsiliasi, keteladanan, dan semangat membangun generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

Mengenai nama Presiden Ke-2 Soeharto yang juga masuk daftar nama calon pahlawan nasional, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menjelaskan usulan itu juga diberikan oleh masyarakat.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Makroen Sanjaya menilai ketokohan Soeharto sudah sepatutnya dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong.

“Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai presiden kedua. Kita menilai sosok secara komprehensif. Setelah kita teliti, sejak zaman revolusi kemerdekaan beliau sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa,” ujarnya dalam dialog di Jakarta, Ahad (9/11/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika