REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Tidak diragukan lagi bahwa Hamas sedang mengalami situasi tersulit dalam sejarahnya sejak didirikan pada 1987.
Keputusannya terkait sikap terhadap rencana Trump untuk menghentikan perang mungkin lebih sulit daripada kepahitan perang yang dilaluinya bersama rakyat Palestina selama dua tahun penuh genosida dan pengkhianatan internasional, tetapi politik tidak menerima emosi.
Meskipun Hamas berada dalam kebuntuan strategis, Israel sendiri berada dalam kebuntuan historis yang tidak akan bisa diatasi, apa pun kondisinya, apa pun konteks dan skenarionya.
Mungkin lebih baik bagi Hamas dan faksi-faksi perlawanan segera mengumumkan sikap mereka untuk tidak menghalangi penerapan rencana Trump guna menghentikan perang di Gaza dan melindungi rakyat Palestina dari genosida, serta membuka jalan bagi bantuan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza yang sesuai dengan pengorbanan mereka.
Sebaliknya, posisi gerakan tersebut tidak boleh—dan tidak diharuskan—mencakup pernyataan langsung untuk menerima atau bahkan menolak rencana tersebut, agar posisi tersebut tetap ambigu karena Hamas dan gerakan perlawanan lainnya tidak diwajibkan untuk mengikuti posisi yang harus mereka ambil, karena yang diajukan adalah rencana, bukan kesepakatan.
Pernyataan tidak menghalangi perjanjian tersebut mengandung pesan yang jelas yaitu gerakan ini tidak bertentangan dengan keinginan Arab dan internasional dalam penghentian pembantaian dan bahwa menghentikan pembantaian adalah tuntutan seluruh rakyat Palestina di atas segalanya.
Hal ini mencakup permintaan mendesak dalam posisi sama, yaitu mengirimkan tim teknis yang akan mengerjakan detailnya berdasarkan kepedulian perlawanan terhadap faktor waktu. Hal yang berarti setiap menit ada korban baru, dan kepeduliannya untuk tidak menghalangi penerapan rencana ini.
Posisi tidak menghalangi tercermin dalam persetujuan gerakan terhadap parameter utama menuju tahap berikutnya, yaitu gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan penutupan kasus ini. Hal ini menegaskan persetujuannya bahwa mereka tidak ingin dan tidak berkeinginan untuk menjadi bagian dari pemerintahan apa pun di Jalur Gaza.
Hal ini dengan syarat bahwa pemerintahan baru tersebut harus praktis dan dapat berjalan, serta tidak mengancam perdamaian sipil sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika