REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Pernyataan Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (29/9/2025) lalu di Gedung Putih, yang diisi dengan pengumuman rencana Trump terkait Gaza, tidak luput dari tuduhan yang tidak didasarkan pada fakta mengenai wilayah tersebut.
Selama konferensi pers, Trump menyampaikan tiga informasi yang keliru tentang penarikan Israel dari Gaza pada 2005, tuduhan korupsi terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan jumlah pejuang Palestina yang gugur sejak serangan “Badai Al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023.
Trump terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang salah selama dua periode kepresidenannya, baik di media sosial maupun dalam konferensi pers. Hal yang membuat banyak di antaranya mendapat kritik luas dari media dan tokoh politik.
Penarikan Israel
Presiden AS dalam pidatonya menyatakan bahwa terpilihnya Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) oleh rakyat Palestina merupakan titik balik yang mendorong Israel untuk mundur dari Jalur Gaza, dengan keyakinan—menurut versinya—bahwa langkah ini akan membuka jalan menuju fase ketenangan dan perdamaian.
Dia menambahkan bahwa Israel, pada saat itu, mengatakan kepada Palestina, “Ambil Gaza, ini kontribusi kami untuk perdamaian,” tetapi dia menegaskan bahwa apa yang terjadi kemudian tidak seperti yang mereka harapkan, karena perdamaian yang dijanjikan tidak terwujud, melainkan—menurutnya—justru sebaliknya.
Namun kenyataannya, pada 2005 Israel melaksanakan rencana pemisahan sepihak dari Gaza, dengan mengosongkan pemukiman di sektor tersebut dan pemukiman lain di Tepi Barat, serta menarik pasukan Israel dari Gaza.
Israel saat itu mengklaim bahwa tujuan yang diumumkan dari langkah ini adalah untuk memperkuat proses perdamaian dengan Palestina, tetapi banyak pengamat menganggap bahwa penarikan tersebut bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan upaya untuk mengurangi komitmen Israel di Gaza tanpa bernegosiasi dengan Otoritas Palestina, yang justru memperkuat posisi Hamas di kalangan rakyat Palestina.
Pada 2006, Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina, yang mengarah pada pembentukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika