REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah memastikan informasi lowongan kerja (loker) petugas haji maupun aparat sipil negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong atau hoaks.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini Kementerian Haji dan Umrah belum membuka proses rekrutmen petugas haji, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
"Soal di media sosial ada loker macam-macam, ada petugas haji, ASN haji, dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen, itu hoaks," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menjelaskan, hingga kini, proses pengisian sumber daya manusia di Kementerian Haji dan Umrah masih difokuskan pada pemindahan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, serta sejumlah institusi lainnya."Kami masih fokus pada pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Jadi belum ada rekrutmen baru untuk umum," ujar dia.
Lebih lanjut, Dahnil menyebut proses seleksi dan penyaringan ASN yang akan bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan dengan melibatkan Kejaksaan Agung.
"Prosesnya sangat ketat. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan dan juga KPK. Hari Jumat nanti, Pak Menteri akan ke KPK bertemu langsung dengan Ketua KPK untuk menyerahkan data-data dan membahas proses ini," kata Dahnil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika