REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Prof Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di era Presiden Prabowo Subianto harus diiringi dengan langkah cepat dan adaptif.

Menurutnya, perubahan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian bukan berarti pekerjaan menjadi lebih ringan.

“Yang penting dengan pergantian lembaga dari BP Haji yang dulu di bawah Kemenag dan sekarang jadi Kementerian tersendiri, harus gerak cepat,” ujat Muhadjir kepada Republika.co.id saat menghadiri Pengajian Umum Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampus Unisma Bekasi, Selasa (16/9/2025).

Ia mengingatkan, tantangan terbesar justru terletak pada dinamika regulasi dari Pemerintah Arab Saudi yang kerap mengalami perubahan.

“Peraturan-peraturan haji itu dari hari ke hari terus berubah. Jadi jangan kemudian terlena, sudah jadi Kementerian terus dianggap nyaman. Tidak, justru malah nanti pekerjaannya sangat berat,” ucapnya.

Muhadjir menambahkan, kementerian baru ini harus mampu membangun sistem kerja yang lincah dan responsif agar tidak tertinggal dari kebijakan yang dikeluarkan otoritas Saudi.

Hal itu, menurutnya, akan sangat menentukan kualitas pelayanan haji dan kenyamanan jamaah Indonesia di Tanah Suci.

“Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berubah di Kementerian Saudi Arabia,” katanya.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan salah satu langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pelayanan haji bagi jamaah Indonesia.

Kehadiran kementerian ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan diplomasi langsung dengan otoritas Arab Saudi, sekaligus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika