REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) menyatakan siap jika nantinya lembaga yang dipimpinnya tersebut resmi ditetapkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ia menegaskan pihaknya sejak awal sudah menyiapkan langkah-langkah teknis, baik jika tetap berbentuk badan maupun bertransformasi menjadi kementerian.

“Kalau istilah pesantren sami’na wa atho’na. Kalau kita diperintah sebagai kementerian, siap. Tetap sebagai badan pun kita siap. Tentu memang lebih baik kalau berbentuk kementerian karena akan lebih leluasa kita melangkah,” ujar Gus Irfan saat menghadiri Evaluasi Nasional Kesehatan Haji 2025 di Gedung Kemenag RI, Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, meski terdapat kesepakatan dalam pembahasan di DPR, pengesahan resmi lembaga ini menjadi kementerian masih menunggu rapat paripurna. 

“Ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Pengesahannya melalui paripurna,” ucapnya.

Gus Irfan menegaskan, perubahan status lembaga akan menjadi amanah besar dari pemerintah maupun rakyat. 

“Satu sisi kita bersyukur tapi di sisi lain itu jadi tanggung jawab amanah yang luar biasa, kepercayaan pemerintah dari Pak Prabowo maupun rakyat melalui DPR itu harus kita wujudkan dalam bentuk pelayanan terbaik untuk jamaah,” katanya.

Dari sisi persiapan, Gus Irfan menyebut BP Haji telah menyiapkan ratusan standar operasional prosedur (SOP) sejak awal. "Kita ada beberapa ratus SOP yang kita siapkan, SOP pendaftaran, SOP segala macam semuanya kita siapkan. Tinggal nanti didok oleh DPR sebagai badan kita laksanakan SOP badan. Kita didok sebagai kementerian kita laksanakan SOP kementerian, semuanya sudah kita siapkan," jelasnya. 

Terkait struktur organisasi, Gus Irfan menyebutkan perubahan signifikan justru akan terjadi di tingkat daerah. 

"Kalau untuk pusat, sementara ini tidak terlalu banyak yang kita perlukan tambahan. Tapi untuk di provinsi maupun di kabupaten/kota tentu sebagian dari Kabid Haji sebagian kita ditarik menjadi Kanwil Kementerian Haji atau Kanwil Badan Penyelenggara haji. Demikian juga dengan kabupaten ada Kasie Haji yang akan kita spin off lah," kata Gus Irfan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika