REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan pemerintah terkait pembayaran sebagian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 di muka sebesar 627,24 juta riyal Saudi (SAR) atau sekitar Rp 2,72 triliun.
"Poin pertama menyetujui penggunaan anggaran," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan keputusan rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Marwan menyampaikan pihaknya menilai pembayaran itu darurat untuk dilakukan guna memastikan jamaah haji asal Indonesia mendapatkan layanan yang baik selama menjalankan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), seperti tenda dan konsumsi.
"Ini darurat harus dibayar supaya kita punya kepastian area-area yang kita pakai. Kalau sampai (pembayaran) syarikah kami nggak berani," ujar dia.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pihaknya dan BP Haji mengusulkan ke Komisi VIII DPR RI untuk menyetujui pembayaran sebagian BPIH 2026 di muka, yakni sebesar 627 juta riyal Saudi atau sekitar Rp2,72 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika