REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pengelolaan ibadah haji Indonesia di masa depan harus lebih serius. Hal ini disampaikan Profesor Murniati Mukhlisin, penasehat Center for Sharia Economic Development (CSED-INDEF), menanggapi masalah penyelenggaraan haji yang sempat mengalami kekacauan di tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Murniati, pemerintah harus menanggapi masalah ini dengan serius, apalagi dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ia mengingatkan, jika masalah ini berlanjut, bukan tidak mungkin kuota haji Indonesia akan dikurangi oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Pemerintah, apalagi sekarang sudah terbentuk Badan Penyelenggara Haji, harus benar-benar serius. Jika hal ini tetap dilakukan, dampaknya bisa-bisa kuota haji Indonesia akan dikurangi oleh Pemerintah Arab Saudi,” tegasnya dikutip Sabtu (23/8/2025).

Keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kuota haji Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam bernegosiasi dengan Arab Saudi. Pembatalan kuota haji Furoda bagi jamaah Indonesia, menurutnya, menjadi cerminan kegagalan pemerintah dalam hal ini.

“Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrah nya harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika