Selasa 18 Jun 2024 07:36 WIB

Timwas Haji DPR Nilai Kemenag Langgar Aturan Alihkan Kuota Haji Tambahan

Dewan akan meminta pertangungjawaban dari Kemenag atas kebijakan tersebut.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Jamaah calon haji Indonesia menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke Arafah di Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/6/2024). Jamaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jamaah calon haji Indonesia menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke Arafah di Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/6/2024). Jamaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji pada Sabtu, 15 Juni 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menilai, kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jamaah haji reguler menjadi haji plus (ONH Plus) tak sesuai aturan. Pengalihan tersebut juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.

Dia mengaku, dewan bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama (Kemenag) atas kebijakan tersebut. Selama proses pembahasan, menurut Selly, Timwas Haji DPR tidak diberi informasi yang jelas mengenai aturan yang dibuat oleh Kemenag, termasuk sistem E-Hajj yang diterapkan.

"Bagaimana pun, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (Permenag) tentu akan menyalahi aturan karena keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan oleh Presiden (Jokowi) sudah ada aturannya. Permenag itu lebih lemah dibandingkan dengan Keppres," kata Selly dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Menurut politikus PDIP tersebut, keputusan untuk mengalihkan 10 ribu kuota tambahan haji reguler menjadi haji khusus (ONH Plus) seharusnya diimbangi dengan penambahan ruang untuk jamaah reguler. Namun kenyataannya, penambahan ruang tersebut tidak terjadi, sehingga menyebabkan penumpukan jamaah reguler di Mina dan Arafah.

"Terbukti bahwa 10 ribu tambahan untuk haji reguler ternyata tidak ada juga tambahan space untuk haji reguler," kata Selly.

Selama pembahasan, anggota Komisi VIII DPR RI itu tidak mengetahui aturan baru yang dibuat oleh Kemenag. Selain itu, Selly mengaku, tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai E-Hajj yang dikeluarkan oleh Kemenag, dalam rapat panitia kerja.

Untuk itu, dia berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang. Selain itu, Selly mendorong agar Kemenag memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi kepentingan jamaah haji.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement