Sebuah laporan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM) sebelum serangan pada Oktober menemukan bahwa sejak 2017, antara 700 dan 1.000 kasus kejahatan Islamafobia telah dilaporkan ke polisi. Banyak kasus lainnya diyakini tidak dilaporkan. Ditemukan juga bahwa satu dari dua orang di negara tersebut setuju dengan pernyataan anti-Muslim.

Sementara itu, beberapa pengamat berpendapat bahwa perdebatan publik yang sebagian disebabkan oleh kesalahan historis Jerman dalam Holocaust (Pembantaian Yahudi di Jerman) hanya menyisakan sedikit ruang untuk merangkul penderitaan warga Palestina.

Khalid berpendapat kaum muda Muslim khususnya merasa media dan pemimpin Jerman gagal mengatasi penderitaan warga sipil Palestina. “Namun, bagi banyak orang, sulit untuk memahami ribuan anak-anak Palestina yang telah meninggal (sebagai akibat dari pembalasan Israel) tidak ditangani dengan tindakan yang sama, kekuatan yang sama dari Pemerintah Jerman,” kata Khalid.

Jerman menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara untuk Palestina. Pemerintah Jerman pada Senin (27/11/2023) bersikeras mereka terus mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pemerintah Jerman juga mendapat kritik atas cara mereka menangani masalah ini, khususnya pada Konferensi Islam (DIK) yang baru-baru ini diadakan, sebuah forum yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mempertemukan komunitas Muslim, negara, dan masyarakat sipil.

Edisi minggu lalu menimbulkan kontroversi ketika temanya diubah dari Islamafobia menjadi anti-Semitisme, sementara organisasi Muslim terbesar di negara itu, ZMD, tidak diundang karena alasan yang tidak jelas. Khalid, yang menghadiri DIK, mengatakan umat Islam merasa seperti dibicarakan, tetapi tidak diajak bicara.

Mengatasi anti-semitisme...

Ikuti Whatsapp Channel Republika