REPUBLIKA.CO.ID,BELGRADE – Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menegaskan penolakannya atas rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis di negaranya. Vucic mengatakan tidak akan menandatangani dan mengesahkan RUU tersebut, walaupun parlemen Serbia meloloskannya.
"Saya tidak akan menandatangani dokumen yang mengakui jenis kelamin apa pun selain laki-laki dan perempuan, atau fluiditas gender, ketika seseorang mengatakan mereka merasa laki-laki atau perempuan pada waktu yang berbeda," kata Vucic di siaran TV Serbia, Ahad (13/8/2023), dikutip laman Sputnik.
Vucic mengungkapkan, dia pun telah meminta Perdana Menteri Serbia Ana Bernabiq untuk tidak menandatangani RUU pernikahan sesama jenis. “Selama saya menjadi presiden, hal ini (legalisasi gender non-biner dan pernikahan sesama jenis) akan tetap dilarang,” ujarnya.
Bernabiq merupakan perdana menteri perempuan pertama Serbia yang menjabat sejak 2017. Dia juga menjadi perdana menteri pertama yang secara terbuka menyatakan penyuka sesama jenis. Bernabiq sempat menyampaikan dia tidak akan pernah menyebarkan pandangan bahwa komunitas LGBTQ bertentangan dengan tradisi dan nilai masyarakat Serbia.
Kendati demikian, dalam pernyataan terbarunya Aleksandar Vucic menekankan Serbia adalah negara dengan masyarakat tradisional. Namun terlepas dari persoalan legalisasi pernikahan sesama jenis, Vucic mengaku tak terganggu atau terusik jika ada warga di negaranya yang bergabung dengan komunitas LGBTQ.
Vucic mengungkapkan, Serbia telah dikritik oleh Uni Eropa karena posisi konservatifnya. Dia menyebut, kritik dari perhimpunan Benua Biru harus diarahkan padanya. Sebab Vucic berpendapat, Ana Bernabiq mendukung kelompok LGBTQ, termasuk RUU pernikahan sesama jenis.
Pengesahan UU pernikahan sesama jenis adalah salah satu tuntutan utama komunitas LGBTQ di Serbia. Permintaan ini diulangi di setiap Pride Parade yang diadakan di Beograd sejak 2017. Dua negara tetangga Serbia, yakni Kroasia dan Montenegro, diketahui telah melegalkan pernikahan sesama jenis.
Menurut laporan Euronews, debat publik terkait RUU pernikahan sesama jenis di Serbia berakhir pada Maret 2021. Menurut prosedur, RUU itu harus disetujui oleh pemerintah dan kemudian oleh Majelis Serbia. Namun, undang-undang (UU) tersebut tidak dapat berlaku tanpa tanda tangan presiden. Partai sayap kanan dan Gereja Ortodoks Serbia menjadi bagian dari pihak yang menentang UU pernikahan sesama jenis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
