Kamis 16 Feb 2023 04:53 WIB

Zona Integritas Kemenag Persempit Ruang Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan penerapan zona integritas.

Ilustrasi peluncuran zona integritas di kementerian dan lembaga negara.
Foto: BPIP
Ilustrasi peluncuran zona integritas di kementerian dan lembaga negara.

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan zona integritas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara H Sarbin Sehe, di Manado, Rabu, meminta adanya inovasi dan ide baru yang bisa menjadi gebrakan perubahan untuk Kanwil Kemenag Sulut yang lebih baik.

Baca Juga

"Saya meminta agar penerapan zona integritas sudah menjadi keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan azas Good and Clean Government," jelasnya.

Terkait komitmen penerapan zona Integritas, Kepala Kemenag Sulut mengharapkan untuk tahun 2023 harus masuk penilaian Zona Integritas. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan penerapan zona integritas.

"Supaya kita bisa lolos penilaian hendaknya bisa mengelola pengaduan masyarakat (Dumas) dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan.

"Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya," lanjut Kakanwil.

Wilayah bebas korupsi

Peningkatan pelayanan publik tersebut, menurut Kakanwil, merupakan upaya untuk mewujudkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZIRB) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Agama.

Ke depannya, Kakanwil berharap pelayanan di Kemenag Sulut sudah menerapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kakanwil juga meminta agar analisis jabatan dan beban kerja segera dibuat dan dipetakan. Hal ini sebagai mitigasi untuk menghadapi perubahan struktur. Kedepannya, wajah birokrasi Indonesia akan memperkecil struktur dan memperbanyak beban kerja, miskin struktur dan kaya fungsi.

Untuk itu, Kakanwil meminta kepada seluruh tim untuk bekerja sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya, menuangkan ide dan menerapkan ide-ide cemerlang tersebut demi kemajuan institusi.

sumber : Antara

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement