REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aspek personel di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendapat sorotan. Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kurangnya koordinasi sumber daya manusia (SDM) di Kemenhaj RI berdampak pada calon jamaah haji di daerah-daerah.

Marwan mengungkapkan, dirinya mendapatkan banyak aspirasi, termasuk yang melalui pesan WhatsApp, dari sejumlah calon haji. Di antara mereka ada yang mengaku sudah menjalani pemeriksaan kemampuan (istitha'ah) kesehatan. Bahkan, ada pula yang telah mengeluarkan dana hingga Rp1 jutaan.

Akan tetapi, lanjut Marwan, calon jamaah haji cenderung mematuhi arahan yang mereka terima di lapangan walaupun "tanpa kejelasan" instruksi resmi dari lembaga mana. Dengan perkataan lain, masyarakat di daerah-daerah belum merasakan kehadiran SDM Kemenhaj, alih-alih Kementerian Agama (Kemenag) RI sebagai penyelenggara haji sebelumnya.

Marwan mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Ia menemukan, masalah yang ada masih kerap dijumpai.

"Saya kemarin bersama Pak Ansory ke Kepulauan Riau. Mereka (calon jamaah haji) sudah menjelaskan, mereka sudah dicek kesehatannya. Itu instruksi siapa?" ujar Marwan saat rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah RI di kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025)

"Inilah yang kita maksudkan. Kementerian Haji di rapat yang lalu (Komisi VIII sudah menyampaikan) supaya segera berkoordinasi mengenai struktural SDM. Kalau tidak, akan kacau balau ini," sambung dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika