“Kami menggunakan air dalam jumlah besar untuk tanaman, tangki 1.000 liter tidak ada artinya. Jika kita harus membayar dua shekel untuk setiap tangki, seluruh proses terkadang menjadi tidak layak dilakukan,” kata seorang petani, Shallouf.

Shallouf menghabiskan sekitar Rp 14 juta sebulan untuk membeli air dan mengisi kolam air buatannya untuk irigasi. Terkadang, tingginya biaya air dan pupuk, ditambah dengan kelangkaan bahan bakar dan listrik yang digunakan untuk memompa air, menyebabkan kerugian besar bagi petani.

“Saat ini, keputusan kami sebagai petani untuk menanam jenis tanaman tertentu sangat terkait dengan ketersediaan air.  Misalnya, Anda mungkin tidak akan melihat petani menanam mentimun atau stroberi di daerah ini karena jenis tanaman ini membutuhkan air tawar dalam jumlah besar.  Jadi kami menanam paprika hijau dan tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air” ujarnya.

Di daerah di mana peternakan Shallouf berada, lahan pertanian yang luas telah berubah menjadi daerah permukiman karena kekurangan air. “Banyak petani berpikir tidak ada gunanya terus menanam tanaman yang pada akhirnya akan rusak karena air yang terkontaminasi atau karena kekurangan air bersih, jadi mereka hanya menjual tanah mereka atau membangun rumah tinggal dan apartemen di atasnya,” ujarnya.

Tidak layak untuk konsumsi manusia

Krisis air terus memburuk sejak awal blokade dan mencapai puncaknya pada 2020. Pada 2020, UNICEF memperkirakan hanya 10 persen dari populasi yang memiliki akses langsung ke air minum yang bersih dan aman. Sementara lebih dari satu juta penduduk atau sekitar setengah dari populasi kekurangan air dan sanitasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika