REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melayangkan surat keberatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) tentang dugaan adanya kegiatan radikalisme di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Lombok Utara. Pondok tersebut tidak terindikasi ada kegiatan radikalisme.
“Sejak 2015, ponpes Nurul Bayan tidak ada disebut terindikasi radikalisme. Kita akan membuat surat bantahan secara resmi kepada BNPT bahwa ponpes ini tidak terindikasi ada radikalisme. Apalagi, saya sendiri pembina yayasan di Nurul Bayan yang merupakan jaringan Ponpes Gontor,” ujar Ketua FKPT NTB, Lalu Mudjitahid di Mataram, Kamis (11/2).
(Baca: Forum Pesantren Nilai BNPT Gegabah).
Menurut dia, surat yang berisi keberatan dan bantahan kepada BNPT menjelaskan bahwa dugaan radikalisme di ponpes Nurul Bayan yang dituduhkan tidak benar. Karena itu, dia meminta BNPT mencabut pernyataan tersebut sebab apa yang disampaikan tidak benar.
“Mestinya, kalau dia menetapkan (ada kegiatan radikalisme) di satu pondok di daerah semestinya terlebih dahulu mengklarifikasi terhadap kami sebagai tangan kanannya di daerah. Ini sama sekali tidak ada informasi, dapat sumber dari mana,” ujarnya.
Ia menuturkan, sejak FKPT dilantik hingga saat ini tidak ada pembahasan mengenai Nurul Bayan kaitan dengan aksi radikalisme. Bahkan, penelitian tim independen UIN Yogyakarta menyimpulkan masyarakat NTB menolak semua bentuk kekerasan. Namun, sikap masyarakat yang menolak cenderung pasif, tidak ada upaya pencegahan.
“Masyarakat ini menolak kekerasan tapi bersifat pasif, tidak ada upaya pencegahan. Akhirnya, ada paham yang ingin mengganti dasar ideologi negara Pancasila dengan ideologi Islam. Pernyataan BNPT sangat merugikan,” katanya. (Baca: Pernah Undang Ba'asyir Ceramah, Nurul Bayan Dicap Radikal).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
