REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Otoritas Nasional Palestina (PNA), Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan negara-negara Arab dan Islam pada Rabu mengutuk pembacaan awal Knesset Israel atas dua rancangan undang-undang pencaplokan Tepi Barat yang diduduki dan pemukiman Ma'ale Adumim (sebelah timur Yerusalem yang diduduki).

Mereka menekankan langkah ini tidak akan mengubah apa pun dalam realitas tanah Palestina dan akan mengarah pada perongrongan terhadap solusi dua negara.

Hamas mengatakan pemungutan suara Knesset penjajah Zionis atas dua RUU untuk mencaplok Tepi Barat dan memaksakan kedaulatan atas apa yang disebut pemukiman Ma'ale Adumim pada pembacaan awal mengungkapkan wajah buruk penjajah kolonia."

Hamas menyebut Israel bersikeras melanjutkan upayanya untuk melegitimasi permukiman dan memaksakan kedaulatan Zionis di wilayah Palestina yang diduduki. Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan resolusi internasional yang relevan.

Pernyataan tersebut juga menekankan upaya panik penjajah Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat batal demi hukum, ilegal, dan tidak akan mengubah fakta bahwa wilayah tersebut adalah tanah Palestina. Baik menurut sejarah, hukum internasional, dan pendapat penasihat 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), demikian menurut pernyataan Hamas.

Hamas menganggap Israel bertanggung jawab atas dampak dari hukum pendudukan yang tidak sah ini.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk dengan sangat keras upaya Knesset pendudukan Israel untuk mencaplok tanah Palestina dengan menyetujui hari ini apa yang disebutnya sebagai pemaksaan kedaulatan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menambahkan bahwa wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat, termasuk Yerusalem dan Gaza, adalah satu kesatuan geografis, di mana Israel tidak memiliki kedaulatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika