REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) di bawah Kementerian Agama. Namun, PP Persis mengingatkan agar Ditjen baru itu tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar fokus pada penyiapan kader ulama dan peningkatan kesejahteraan para guru serta kiai di lingkungan pesantren.
"Dirjen Pesantren ini harus betul-betul difokuskan kepada penyiapan kader-kader ulama itu. Dan tentu nanti di Dirjen Pesantren ini harus jelas ya distingsinya," ujar Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, Ustadz Tiar Anwar Bachtiar dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (8/10/2025).
Ia menjelaskan, pesantren memiliki peran penting dalam mencetak ulama yang memahami agama secara mendalam, berbeda dengan madrasah yang lebih berorientasi pada pendidikan umum.
Selain itu, menurutnya, Ditjen Pesantren juga harus terbuka untuk semua kalangan dan ormas, tidak hanya berfokus pada satu kelompok tertentu. Ustaz Tiar menilai, kader ulama harus lahir dari berbagai elemen bangsa agar pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang inklusif.
“Kader-kader ulama ini harus di-scouting dari seluruh elemen bangsa ini. Jadi dari berbagai ormas, dari berbagai kelompok gerakan dan sebagainya. Dan semuanya harus difokuskan betul-betul untuk penyiapan kader-kader ulama itu,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Ustadz Tiar juga menyampaikan catatan kritis terkait prioritas pembiayaan. Ia mengingatkan agar anggaran Ditjen Pesantren tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, melainkan difokuskan pada peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan kesejahteraan pengajar.
Ia mengatakan, masalah utama dalam peningkatan kualitas pendidikan pesantren adalah ketidakfokusan pengajar yang merangkap pekerjaan sebagai petani ataupun pedagang. Karena itu, negara perlu menjamin kehidupan para kiai, guru, dan ustadz agar mereka dapat fokus membina murid.
“Saya lebih setuju dana negara itu enggak usahlah dipakai untuk membangun-bangun itu. Kalau membangun itu sebenarnya masyarakat sangat mau nyumbang. Justru dana negara ini harus digunakan untuk menjamin kehidupan mereka (pengajar), digunakan untuk menggaji,” katanya.
Selain itu, Ustadz Tiar mengingatkan agar pemerintah menjaga keunikan dan tradisi pesantren, seperti metode pengajaran khas sorogan, bandongan, talaqqi, hingga mulazamah. Menurutnya, pola-pola ini justru menjadi kekuatan pesantren yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lain.
“Ditjen Pesantren harus memelihara kekayaan, keragaman, dan metodologi di dalam pengajaran. Dan ini nanti akan menjadi alternatif yang sangat menarik untuk mengembangkan pendidikan kita," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika