Kamis 26 Jun 2025 19:20 WIB

Dikirimi Nota Diplomatik Soal Haji oleh Saudi, Menag: Haji tak Luput dari Masalah

Nota diplomatik dari Duta Besar Saudi berisi catatan haji 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa jamaah haji Indonesia di dalam bus saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025). Sebanyak tujuh kloter jamaah haji Indonesia gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025, akan pulang ke tanah air pada 11 Juni 2025 yakni Kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 01), Kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP 01), Kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG 01), Kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 02), Kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB 01), Kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB 02), dan Kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01).
Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa jamaah haji Indonesia di dalam bus saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025). Sebanyak tujuh kloter jamaah haji Indonesia gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025, akan pulang ke tanah air pada 11 Juni 2025 yakni Kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 01), Kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP 01), Kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG 01), Kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 02), Kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB 01), Kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB 02), dan Kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01).

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG — Menteri Agama (Menag) Prof KH Nasaruddin Umar mengungkapkan, soal nota diplomatik Duta Besar Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Jakarta terkait catatan penyelenggaraan haji tahun 2025, tergantung dari sudut pandangnya, sehingga sangat normal.

"Evaluasi haji tergantung siapa yang melihatnya. Jadi haji itu sangat normal. Yang tidak normal itu kalau sangat rapi, karena orang jalan kaki itu bukan karena enggak ada mobil, bukan karena macet," kata Nasarudin selepas memberi materi dalam Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025).

Baca Juga

Nasaruddin menilai pengelola ibadah haji tahun ini telah bekerja dengan maksimal, meski beberapa masalah terjadi yang disebutnya karena pengaruh perbedaan aturan antarnegara. Menurut dia, siapapun yang memimpin dan mengelola haji pasti tidak luput dari masalah.  

"Siapapun yang memimpin haji, mengelola haji itu pasti tidak luput dari problem karena peraturan kita begini, tapi tiba-tiba di sana peraturan lain mau apa," ujar dia.

Nasaruddin menjelaskan, penilaian itu merupakan hak tiap pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang menilainya dari jumlah korban semakin berkurang. Dia menekankan tidak perlu terlalu membesar-besarkan persoalan. 

"Jadi ada penilaian macam-macam, itu haknya, tapi yang penting kriteria kita itu jumlah kematian semakin berkurang," ucap dia.

Meski, lanjutnya, tahun ini ada masalah cukup besar dalam penyelenggaraan haji, seperti adanya jamaah haji yang hilang di sana selama pelaksanaan ibadah haji. 

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement