REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
"Tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada. Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah. Faktanya, sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan," kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Hal itu disampaikannya menyusul kesepakatan antara pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI yang menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,4 juta dan calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta per orang.
"Mengapresiasi dan memuji kinerja Panja Haji 2025. Pasalnya, Panja Haji berhasil melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji berikutnya tepat waktu," ucap dia.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini lantas mengingatkan beberapa hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan terkait dengan penyelenggaraan haji pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pelayanan jamaah haji sebelum keberangkatan yang harus dipermudah dan menyenangkan mereka, mulai pendaftaran, manasik, hingga tiba di asrama haji.
Kedua, kualitas pelayanan penerbangan sebab jadwal penerbangan sering kali berubah dan delay dalam penyelenggaraan haji sebelumnya yang mengganggu kenyamanan jamaah.
"Apalagi, jamaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," ujar dia.
Ketiga, distribusi pemondokan yang adil selama di Arab Saudi. Dia menyebut kerap menemui jemaah yang tidak memilih untuk ke masjid karena alasan jarak.
"Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidilharam. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidil Haram," tuturnya.
Keempat, konsumsi dan makanan jamaah selama di Tanah Suci. Dia mengatakan bahwa Pemerintah harus memenuhi janji untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia.
Pada tahun lalu, pihaknya menemukan tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Persentasenya kecil, yang besar malah didatangkan dari negara lain."Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia," katanya.
Dia berkata, penyediaan bumbu dapur amat penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 calon haji selama 40 hari, adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia.
"Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika