Berdasarkan konstitusi Yordania, sebagian besar kekuasaan masih berada di tangan raja yang menunjuk pemerintahan dan dapat membubarkan parlemen. Majelis dapat memaksa kabinet untuk mengundurkan diri melalui mosi tidak percaya.

Raja berharap partai-partai politik yang baru lahir di bawah undang-undang baru tersebut akan membantu membuka jalan bagi pemerintahan yang muncul dari mayoritas parlemen.

Sistem pemungutan suara masih lebih mengutamakan daerah suku dan provinsi yang berpenduduk jarang daripada kota-kota berpenduduk padat yang sebagian besar dihuni oleh warga Yordania keturunan Palestina, yang merupakan kubu Islamis dan sangat dipolitisasi.

Angka partisipasi dari 5,1 juta pemilih Yordania yang memenuhi syarat dalam pemilihan hari Selasa terbilang rendah, yakni 32,25 persen. Menurut data resmi awal, naik sedikit dari 29 persen pada pemilihan terakhir tahun 2020.

Ikhwanul Muslimin telah diizinkan beroperasi di Yordania sejak 1946. Namun, kelompok itu dicurigai setelah Musim Semi Arab, yang menyebabkan kaum Islamis beradu dengan kekuatan mapan di banyak negara Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika