Terlepas dari kontroversi tersebut, pemerintah Arab Saudi telah menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan bahwa pembangunan baru tersebut tidak mengganggu kesucian Makkah.
Para pejabat menekankan bahwa bioskop dan proyek hiburan lainnya dirancang untuk melengkapi infrastruktur modern kota sambil tetap mempertahankan nilai religiusnya.
Proyek Mekkah ini adalah salah satu dari beberapa pengembangan hiburan yang sedang diupayakan oleh Seven di seluruh Kerajaan.
Perusahaan ini berencana untuk menginvestasikan 50 miliar riyal di 21 tujuan hiburan terintegrasi di 14 kota, bagian dari strategi yang lebih besar untuk memposisikan Arab Saudi sebagai pusat budaya, hiburan, dan pariwisata di era pasca-COVID-19.
Bioskop dilarang di kerajaan ultra-konservatif ini pada awal tahun 1980-an, di bawah tekanan dari kaum Islamis yang mencemooh hiburan seperti musik dan film, serta percampuran antara pria dan wanita.
Dalam beberapa bulan terakhir, Putra Mahkota muda Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah memimpin program reformasi modernisasi, yang dikenal sebagai Visi 2030.
Pemimpin muda yang ambisius ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi Saudi dengan melakukan diversifikasi dari ketergantungannya pada ekspor minyak, serta meningkatkan belanja domestik melalui pembangunan bioskop, tempat musik, dan taman hiburan.
Bulan lalu, John Travolta mengunjungi Riyadh untuk memberikan ceramah kepada para pencinta film Saudi tentang karirnya yang cemerlang di Hollywood.
Kerajaan juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan menginvestasikan 500 juta dolar AS pada agensi Hollywood Endeavour, yang mengelola artis-artis seperti Emma Stone dan Jake Gylenhaal.
Banyak pihak menyambut baik reformasi yang menjanjikan untuk menghidupkan kembali dunia budaya Arab Saudi yang hampir tidak ada.
Perombakan ini terutama disambut baik oleh kaum muda kerajaan, yang merupakan lebih dari setengah dari seluruh populasi. Namun, beberapa pihak mengantisipasi adanya reaksi keras dari para ulama konservatif di negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika