Semakin keras
Keyakinan yang berpangkal pada masjid itu menjadi sumber ketegangan komunal dalam masyarakat India dari zaman ke zaman.
Semasa pemerintahan kolonial Inggris, ketegangan itu diatasi lewat kompromi, dengan membuat aturan, umat Muslim boleh shalat di dalam masjid itu, sedangkan umat Hindu beribadah di luar masjid tersebut.
Pada 1949, dua tahun setelah India memerdekakan diri dari Inggris pada 15 Agustus 1947, persoalan masjid ini terus menjadi kontroversi, sampai pada 1980-an organisasi kanan Hindu Vishva Parishad (VHP) mengampanyekan pendirian kuil di tempat berdirinya Masjid Babri.
Gerakan itu menarik perhatian banyak pendukung, termasuk Partai Rakyat India atau Bharatiya Janata Party (BJP) yang didirikan pada April 1980.
Partai yang kini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu memasukkan isu masjid di Ayodhya itu pada platform politiknya, sampai berhasil mengantarkan mereka mendapatkan dua kursi parlemen pusat (Lok Sabha) pada Pemilu 1984 dan 88 kursi pada Pemilu 1989.
Pada 1992, BJP mengorganisasikan unjuk rasa besar-besaran, yang lalu memicu massa melenyapkan Masjid Babri, yang tak lama kemudian menyulut konflik sektarian maut yang menyebar sampai jauh ke Pakistan dan Bangladesh.
Peristiwa itu sendiri tak membuat BJP memupus keinginan membangun kuil Ram, sampai kemudian Narendra Modi mewujudkan aspirasi itu setelah berkuasa selama 10 tahun.
Garis radikal BJP makin keras saja, tapi tertutupi oleh pencapaian tinggi ekonomi dan gengsi internasional yang diraih pemerintahan Modi, mulai dari sukses dalam forum-forum global seperti G20 dan BRICS, sampai sukses mengeksplorasi Bulan.
Kecenderungan radikal BJP kian mengemuka ketika Modi menghadiri penyucian kuil baru Ram Mandir di Ayodhya di bekas Masjid Babri, pada 22 Januari 2024.
Di lain pihak, pandangan radikal partai ini sering mendorong pendukung-pendukungnya bertindak agresif terhadap minoritas, termasuk 200-an juta Muslim India yang merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia.
Sejumlah negara bagian yang dikuasai BJP bahkan menerbitkan hukum-hukum yang memperlihatkan negara terlibat jauh dalam urusan keyakinan sehingga mencampakkan sekularisme, seperti undang-undang yang melarang orang pindah agama.
Makin mengakar...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
