20 Fakta Seputar Perjanjian Oslo 1993 dan Pengkhianatan Zionis Israel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Dari catatan PBB sejak 2015 saja, Mejelis Umum sudah mengadopsi 141 resolusi yang mengkritik Israel. Tak satu resolusi pun yang mengganggu Israel. Mereka jalan terus dengan kegiatan permukiman ilegalnya di daerah-daerah pendudukan.

Israel juga kerap mengesampingkan perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Oslo 1993. Berikut ini sejumlah fakta terkait Perjanjian Oslo yang dikutip dari Antara, Senin (6/11/2023):

Baca Juga

1. Perjanjian Oslo adalah serangkaian perjanjian antara Israel dan PLO yang ditandatangani di Washington DC pada 1993 dan di Mesir pada 1995, setelah diawali proses rahasia di Oslo, Norwegia

2. Buah besar perjanjian itu adalah pengakuan PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina oleh Israel. Sebaliknya, Israel mendapatkan pengakuan dari PLO

3. Tujuan perjanjian itu adalah mendirikan sebuah negara Palestina pada 1999, dengan batas-batas wilayah sesuai disebutkan dalam Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan tak lama setelah berakhirnya Perang Arab-Israel pada 1967

4. Isi resolusi itu adalah penarikan mundur Israel dari daerah-daerah Arab yang didudukinya dalam Perang 1967, dan menetapkan batas-batas wilayah Israel dan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat

5. Gagasan utama Perjanjian Olso itu tak terwujud karena sejak 1993, pemerintah Israel dari berbagai spektrum politik memilih mempertahankan kendali atas tanah Arab yang didudukinya setelah Perang 1967, baik Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun dataran tinggi Golan di Suriah

6. Pengingkaran Israel itu memicu meletusnya gerakan Intifada Kedua pada September 2000 yang menaikkan popularitas Hamas di Palestina, dan perlahan melemahkan posisi Otoritas Palestina

7. Hamas sendiri pecah kongsi dengan PLO karena proses Oslo berjalan tak sesuai harapan. Anehnya, Perjanjian Oslo juga dikecam kaum ekstrem kanan Yahudi sampai salah satu dari mereka membunuh PM Israel Yitzak Rabin pada 4 November 1995

8. Ketika pemimpin PLO, Yasser Arafat, meninggal dunia pada November 2004, Israel kian memperlemah Otoritas Palestina dan sayap politik PLO, Fatah, padahal faksi yang inklusif ini didukung luas oleh dunia Arab dan Barat

9. Mahmoud Abbas meneruskan jejak Arafat sebagai kepala PLO dan Otoritas Palestina yang melemah, sementara Israel terus memperluas pemukiman yang memicu ketidaksenangan Palestina dan sekaligus merusak kredibilitas Otoritas Palestina di mata rakyat Palestina

10. Ketika Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, posisi Otoritas Palestina kian lemah saja. Abbas berusaha mengamankan legitimasi kekuasaannya dengan menggelar pemilu legislatif pada 2006.

Dia merangkul Hamas agar mengikuti pemilu itu sebagai langkah awal menuju integrasi Palestina demi memajukan agenda perdamaian dengan Israel melalui jalur perundingan.