REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah melalui masa pandemi Covid-19 yang menewaskan banyak orang, Arab Saudi akan menormalisasikan penyelenggaraan ibadah haji pada 2023. Rencananya, kuota jamaah haji Indonesia akan dipulihkan seperti sebelum pandemi.
Sebagaimana diketahui, pada 2019 Indonesia mendapatkan kuota 214 ribu jamaah haji. Jumlah sebanyak itu dipangkas hingga separuh pada masa Covid-19 mewabah. Akibatnya, hanya 100.051 jamaah haji yang diberangkatkan pada 2022.
Jumlah ini terbilang sedikit untuk peminat yang mencapai 5,2 juta orang. Jumlah jamaah berangkat haji yang sedikit ini berimplikasi pada waktu antrean yang semakin panjang. Masa tunggu berangkat haji beragam. Kementerian Agama mencatat, ada yang menunggu selama 12 tahun di Maybrat untuk berangkat haji regular. Yang paling lama mencapai 97 tahun di Sidrap.
Kabar dari Saudi
Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Rabiah untuk pertama kalinya berkunjung ke Indonesia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.
Ada angin segar yang disampaikan Menteri Tawfiq untuk penyelenggaraan haji dan umrah bagi umat Muslim di Indonesia. Kepada masyarakat Muslim Indonesia, Tawfiq menyebut kuota haji pada penyelenggaraan 2023 akan kembali ke kuota semula, seperti saat sebelum pandemi.
Kabar ini tentu harus disikapi dengan gembira karena akan memangkas antrean haji yang waktunya sudah mencapai puluhan tahun untuk calon jamaah haji Indonesia.
Kendati menyampaikan kabar gembira, adapula kabar yang membuat Kementerian Agama mesti memutar otak. Arab Saudi secara mendadak menaikkan biaya Masyair pada 2022 hingga Rp 1,5 triliun.
Lewat kenaikan biaya Masyair itu, penggunaan nilai manfaat dana operasional musim haji 2022 mencapai hampir 60 persen dari total penyelenggaraan ibadah haji. Sementara biaya yang dibayar jamaah hanya sekitar 40 persen.
Maksudnya, dengan kenaikan biaya Masyair membuat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi membengkak. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1443 Hijriah/2022 Masehi untuk jamaah reguler sebesar Rp86,5 juta. Sementara biaya yang dibayar langsung jamaah haji sebesar Rp39,6 juta per orang.
Artinya, sekitar 60 persen biaya perjalanan haji masyarakat Indonesia disubsidi dari nilai manfaat optimalisasi keuangan haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Apabila penggunaan nilai manfaat tidak diproporsionalkan, maka nilai manfaat dana operasional haji yang dikelola BPKH akan terus tergerus. Kemenag menyebut proporsi penggunaan nilai manfaat dana operasional idealnya sekitar 30 persen. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kemenag.
Sementara kabar penyelenggaraan umrah, vaksin meningitis bukan lagi menjadi persyaratan wajib keberangkatan. Vaksin tersebut hanya diwajibkan bagi jamaah haji. Tidak diwajibkannya vaksin meningitis menjadi kabar yang disambut hangat oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Apalagi dalam beberapa tahun ke belakang, vaksin meningitis menjadi tajuk utama karena kelangkaan vaksin di lapangan. Biro perjalanan menyebut tak sedikit jamaah calon umrah yang harus menunda keberangkatan karena langkanya vaksin meningitis.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan tantangan dan tugas untuk haji 2023 jauh lebih berat. "Tugas dan tantangan ke depan akan lebih berat karena benchmark sudah tinggi. Kalau haji tahun ini kita dapat penilaian sangat memuaskan dengan indeks 90,45, maka kepuasan jamaah haji tahun depan tidak boleh rendah dari capaian tahun ini. Itu tentu bukan pekerjaan yang mudah,” kata Menag dalam keterangan yang didapat Republika, Ahad (1/1).
Berdasarkan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, disampaikan kuota jamaah haji Indonesia mencapai 100 persen. Bahkan, angka ini bisa lebih banyak lagi. "Ini artinya tantangan akan jauh lebih berat,” lanjut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika