Dia menuturkan, yang mendapatkan dukungan dari pemerintah saat itu ada Malaysia dan Singapura. Sedangkan di negara-negara lainnya, seperti di Australia tidak mendapatkan dukungan di semua produk halal.

“Ada yang cuma sembelihan saja, kayak Australia kan hanya sembelihan saja yang disupport sama pemerintahnya. Tapi untuk yang lain kan gak ada regulasi yang menaunginya,” jelas Aisha.

Aisha menjelaskan, sebenarnya standar Indonesia sudah diakui oleh negara luar. Namun, menurut dia, sebelum adanya BPJPH, Indonesia tidak memiliki perjanjian government-to-government (G2G), hanya bersifat  Business to Business (B2B) antara MUI dengan negara tujuan.

Dengan adanya Forum H20 ini, dia pun meminta kepada BPJPH untuk dapat mempromosikan standar sertifikasi halal Indonesia yang memang sudah diakui banyak negara.  “Jadi memang ketika dibawah BPJPH ini sebagai promosi juga sih bagaimana alur sertifikasi halal yang terbaru di Indonesia,” ujar Aisha.

Dia pun mendorong BPJPH untuk banyak berbenah dalam Forum H20 tersebut. Walaupun, dia mengakui bahwa BPJPH masih terhitung baru dan jangkauan tugasnya sangat banyak, baik sebagai sebagai regulator dan leading actor sertifikasi halal.  

“Yang pasti harus banyak berbenah ya. BPJPH sendiri kan masih baru ya dan banyak sekali tugas-tugas yang diemban BPJPH. Mudah-mudahan sih bisa terarah dengan baik,” ucap dia.

Selain itu, Aisha juga berharap BPJPH kedepannya bisa merekrut SDM yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Menurut dia, jika ingin memberikan standar halal kepada lembaga luar, maka BPJPH juga harus lebih baik lagi secara kelembagaan.

“Jadi ke depannya semoga lebih mengurangi keluhan dari pelaku usaha yang selama ini ada. Kita support kok tapi kita juga mengkritik. Mengkritik di sini bukan benci ya tapi sayang. Karena kita ingin bareng-bareng maju untuk industri halal yang lebihbaik lagi,” kata Aisha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika