REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji akan menyesuaikan dinamika terkini dalam penyelenggaraan haji.
Dalam revisi undang-undang tersebut, ia juga mendorong agar pengelolaan keuangan haji menjadi lebih transparan, adil, dan proporsional dalam distribusi manfaat bagi jamaah haji.
“Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembahasan agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh umat Islam Indonesia,” kata Abidin, Jumat (13/3/2026).
Menurut dia, pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel akan memastikan asas keadilan terpenuhi sehingga mencegah dugaan dan prasangka ketidakadilan yang selama ini dikeluhkan jamaah.
Ia mengatakan DPR RI telah secara resmi menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan itu merupakan hasil proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang melibatkan seluruh fraksi serta menandai komitmen untuk memperkuat tata kelola dana haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika