REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan jadwal keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2026 tetap sesuai rencana meskipun terjadi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.
“Sampai saat ini masih sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan hingga pemberangkatan pada 22 April nanti tidak ada perubahan,” kata dia setelah menghadiri acara Balik Kerja Bareng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/3/2026).
Ia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat gangguan terhadap persiapan maupun jadwal keberangkatan jamaah calon haji Indonesia. Menurut dia, seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi hingga transportasi, telah dipersiapkan dengan baik. Dari sisi pendanaan, katanya, juga siap mendukung sesuai kebutuhan.
Ia mengatakan hingga kini penerbangan langsung menuju Arab Saudi masih tersedia dan tidak terdampak situasi geopolitik yang berkembang. “Kami melihat tidak ada penghentian penerbangan. Masih ada direct flight ke Arab Saudi. Mudah-mudahan tetap aman,” kata dia.
Pemerintah Indonesia juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk memantau perkembangan terkini. “Kami selalu berkomunikasi dengan tim Kementerian Haji Saudi, dan sampai hari ini mereka menyatakan tidak ada perubahan jadwal,”kata dia.
Selain itu, kata dia, kuota jamaah lanjut usia juga tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni lima persen dari total kuota haji. Ia juga memastikan penyelenggaraan ibadah umrah tetap berjalan aman, dengan pengawasan ketat terhadap kepastian kepulangan jamaah.
Pihaknya juga sudah mengumpulkan penyelenggara untuk memastikan jamaah yang berangkat juga kembali dengan aman. Pemerintah berharap situasi tetap kondusif sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lancar.
Gus Irfan sebelumnya menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada jalur penerbangan internasional mengingat sampai saat ini belum terdapat indikasi meredanya konflik.
"Dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan kawasan serta potensi gangguan terhadap seluruh transportasi udara internasional, diperlukan penyusunan skenario penyelenggaran haji yang komprehensif," ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ikuti Whatsapp Channel Republika