REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan perkembangan proses peralihan Barang Milik Negara (BMN) haji ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Selasa (10/2/2026). Hingga saat ini, pencatatan aset yang dialihkan telah mencakup ratusan satuan kerja, meski masih terdapat sejumlah aset yang belum beralih.
Dahnil menjelaskan, peralihan aset tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, yang mengatur bahwa aset terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah — baik yang masih digunakan maupun tidak — dan bersumber dari APBN, keuangan haji, atau sumber sah lainnya, dialihkan menjadi aset Kemenhaj.
“Perkembangan peralihan aset sampai saat ini sudah masuk pencatatannya di aplikasi BMN Kementerian Haji dan Umrah sebanyak 243 satuan kerja,”ujar Dahnil.
Ia menambahkan, sejumlah aset penting telah resmi dialihkan, termasuk Gedung Kantor Kemenag Thamrin Nomor 6, yang pengalihannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/MK/KN/2026.
Meski demikian, Dahnil mengakui proses peralihan belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa aset yang dahulu bersumber dari dana haji dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, tetapi pencatatan BMN-nya tidak berada di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika