Jumat 06 Mar 2026 09:00 WIB

DPR Minta Pemerintah Awasi Kepulangan Jamaah Umrah Mandiri dari Arab Saudi

DPR meminta pemerintah memastikan perlindungan jamaah umrah mandiri.

Umat Muslim melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, 25 Juni 2023.
Foto: EPA-EFE/ASHRAF AMRA
Umat Muslim melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, 25 Juni 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pentingnya memastikan keamanan jamaah umrah mandiri yang saat ini berada di Arab Saudi dan terdampak situasi konflik di Timur Tengah.

“Yang harus diawasi itu adalah keberadaan jamaah umrah mandiri,” kata Selly dalam keterangannya di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga

Ia mengatakan keberadaan jamaah umrah mandiri harus menjadi perhatian karena pola keberangkatan dan kepulangan mereka berbeda. Menurut dia, sebagian jamaah umrah mandiri berpotensi kembali ke Tanah Air tidak melalui penerbangan langsung, melainkan melalui negara-negara transit.

“Mereka bisa saja melakukan kepulangan tidak menggunakan pesawat yang direct, langsung ke Indonesia, tetapi berangkat melalui negara-negara transit,” katanya.

Dengan pola perjalanan tersebut, kata dia, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan negara-negara transit melalui perwakilan RI, baik KJRI maupun Konsulat Jenderal, terutama di negara yang terdampak konflik.

Selly menuturkan DPR saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk melakukan advokasi terhadap 58 ribu jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement