REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keretakan internal di dalam militer penjajah Israel kian besar sehingga dinilai mengguncang fondasi tentara pendudukan. Al Mayadeen yang mengutip surat kabar Israel, Israel Hayom melaporkan, hampir 600 perwira dan bintara mengajukan permintaan pengunduran diri.
Gelombang pengunduran diri ini terjadi setelah Mahkamah Agung membekukan apa yang disebut "kenaikan gaji Kepala Staf," sebuah hak istimewa keuangan yang telah lama diberikan kepada anggota tetap. Pembekuan tersebut pun dinilai mengungkap kerapuhan dan ketidakpuasan internal dalam lembaga militer Israel.
Sebagian besar perwira yang terkena dampak pembekuan kenaikan gaji tersebut berusia di atas 42 tahun. Mereka pun berupaya untuk keluar dari militer sebelum akhir bulan, ketika pembekuan tersebut secara resmi berlaku tanpa perlindungan legislasi apa pun.
Insentif keuangan dibekukan
Meskipun Kementerian Keuangan dan Keamanan dilaporkan mencapai kesepahaman pada Juni 2023, masalah ini tetap lumpuh di dalam Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, yang dipicu keberatan dari anggota parlemen Amit Halevi. Kebuntuan ini telah meningkatkan frustrasi di dalam pasukan pendudukan, di mana hak istimewa keuangan telah lama berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan loyalitas dan mempertahankan personel.
Di bawah tekanan yang semakin meningkat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan akan mengadakan sidang untuk mengatasi dampak dan menilai implikasinya terhadap kesiapan operasional tentara pendudukan—posisi yang memalukan bagi Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika