REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar akhirnya bersuara soal bencana hidrometeorologi yang menewaskan ratusan warga Sumatera, khususnya Aceh, belakangan ini.
Tgk Malik menyerukan pembenahan sistemik terhadap tata kelola lingkungan, penegakan hukum, reformasi kebijakan pembangunan hingga investigasi sebagai upaya mengatasi bencana hidrometeorologi di Aceh.“Kita harus menjadikan pengalaman pahit ini sebagai titik balik,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haythar, di Banda Aceh, Kamis (4/12/2025).
Wali Nanggroe menyampaikan duka mendalam atas hilangnya nyawa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian besar yang dialami masyarakat. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat solidaritas dan memastikan tidak ada satupun warga terabaikan.
Tgk Malik menyoroti perlunya penghentian deforestasi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai, menerapkan tata ruang berbasis risiko bencana di seluruh kabupaten/kota, serta membangun infrastruktur pengendali banjir dan jembatan yang tahan terhadap kondisi ekstrem.
Pengendalian pencemaran air akibat pertambangan ilegal berbasis merkuri juga diperlukan, memperkuat sistem peringatan dini berbasis sensor dan teknologi satelit, serta memberantas aktivitas tambang dan pembalakan liar melalui kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, serta penegak hukum.




