Rabu 03 Dec 2025 10:43 WIB

Sekjen PBNU Berharap Kegaduhan Selesai, Siap Muktamar 2027

Jadwal muktamar tetap mengacu pada ketentuan organisasi.

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Hafil
Logo NU di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat, Jakarta.
Foto: Republika/Ani Nursalikah
Logo NU di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menyampaikan harapannya agar kegaduhan internal di tubuh PBNU segera mereda. Ia menegaskan bahwa PBNU siap menyongsong pelaksanaan Muktamar NU sesuai jadwal pada 2027 mendatang.

Amin menekankan pentingnya rekonsiliasi dan soliditas menjelang perhelatan organisasi terbesar di Indonesia tersebut. 

Baca Juga

“Untuk muktamar itu kami berharap ini segera selesai kegaduhan ini, semua menyatu kembali menyiapkan muktamar dengan sebaik-baiknya,” ujarnya usai rapat koordinasi di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Saat ditanya kapan Muktamar NU akan digelar, Amin menegaskan bahwa jadwalnya tetap mengacu pada ketentuan organisasi. Artinya KH Yahya Cholil Staquf masih akan menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hingga muktamar digelar.

“Sesuai dengan jadwal,” ucapnya singkat.

Ia kemudian menjelaskan bahwa masa kepengurusan saat ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) yang berlaku hingga Januari 2027.

“Kalau menurut SK-nya itu kan sampai dengan Januari 2027. Itu persiapannya sebelum itu,” kata Amin 

Menanggapi anggapan bahwa jadwal tersebut masih lama, Amin menilai waktu satu tahun justru tidak panjang untuk menyiapkan agenda sebesar Muktamar NU.

“Satu tahun, nggak lama,” ujatnya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Dengan demikian, seluruh kewenangan ketua umum kini berada sepenuhnya di tangan Rais Aam. Penegasan ini disampaikan Rais Aam usai rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025.

Sebanyak 36 PWNU yang hadir disebut telah memahami latar belakang keputusan tersebut dan memberikan dukungan penuh kepada Rais Aam untuk menindaklanjutinya.

Kiai Miftach menyebutkan, keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU telah sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya, tanpa motif atau latar belakang lain di luar apa yang tertulis pada Risalah Rapat Syuriyah.

Rais Aam juga memastikan roda organisasi tetap berjalan normal dengan rencana menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.

"Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar dalan waktu segera," ujar Kiai Miftach dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Sabtu (29/11/2025)

Namun, menurut Wakil Rais Syuriah PBNU, KH Sarmidi Husna, pihaknya belum menetapkan kapan muktamar tersebut akan diselenggarakan.  

"Mohon maaf, masih belum ditetapkan," ujar Kiai Sarmidi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/12/2024). 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement