REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa menteri di pemerintahannya menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disponsori Amerika Serikat (AS) tentang rencana perdamaian di Jalur Gaza. Penolakan itu muncul karena dalam rancangan resolusi tersebut terdapat kalimat yang memungkinkan berdirinya negara Palestina. 

Netanyahu dan para menteri di kabinetnya menyuarakan penolakan mereka karena Dewan Keamanan PBB diagendakan menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi yang disponsori AS pada Senin (17/11/2025). "Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah," kata Netanyahu dalam rapat kabinet pada Ahad (16/11/2025), dikutip laman Times of Israel. 

"Saya telah menentang upaya-upaya ini (pembentukan negara Palestina) selama bertahun-tahun, dan saya melakukannya sekarang melawan tekanan dari luar dan dalam," tambah Netanyahu. 

Pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Gaza di Markas Besar PBB, New York, 10 Agustus 2025. - ( AP Photo/Stefan Jeremiah)

Penolakan tersebut juga disuarakan oleh sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Netanyahu, salah satunya Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. "Kebijakan Israel jelas: tidak akan ada negara Palestina yang didirikan," katanya pada Ahad. 

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disponsori AS akan menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata Gaza yang telah disepakati Israel dan Hamas. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump diketahui turut berperan dalam menengahi kesepakatan gencatan senjata tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika