REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR — Anggota Dewan Pengawas Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Kabupaten Bogor, Desi Hasbiyah menilai pemerintah perlu turun tangan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan baru penyelenggaraan haji yang berdampak pada calon jamaah di daerah.
Menurut Desi, kebijakan pemerataan kuota haji nasional yang diterapkan pemerintah membuat Kabupaten Bogor mengalami penurunan kuota hingga 23 persen. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu keberangkatan meningkat dari 22 tahun menjadi 26 tahun.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Bagi calon jamaah yang sudah menunggu belasan tahun, penundaan ini tentu menjadi beban psikologis. Mereka sudah memperkirakan tahun keberangkatan, tetapi harus mundur lagi beberapa tahun,” katanya di Bogor, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, stagnasi jumlah pendaftar haji di Kabupaten Bogor dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pembatalan porsi haji, meningkatnya minat berangkat melalui jalur non-kuota seperti furoda, serta pergeseran pola pikir masyarakat yang lebih memilih umrah dibandingkan menunggu antrean panjang haji reguler.
“Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami makna ibadah haji sebagai rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan dengan sabar dan istiqomah,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika