Jumat 21 Nov 2025 22:13 WIB

Gus Irfan: Tidak Boleh Ada Permainan dalam Penyelenggaraan Haji 2026

Pemerintah berkomitmen memperketat tata kelola haji demi layanan lebih adil.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Haji dan Umrah Mohammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, dan profesional saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung, Jumat (21/11/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi kelembagaan dan konsolidasi persiapan haji tahun mendatang bersama para kabid dan kasie Penyelenggara Haji dan Umrah Jawa Barat.

Baca Juga

Dalam arahannya, Gus Irfan menyampaikan struktur kelembagaan Kementerian Haji di tingkat daerah segera dirampungkan. Para pejabat kabupaten/kota yang kini menjabat sebagai kabid dan kasie akan dilantik menjadi pelaksana tugas kepala kanwil dan kepala kantor.

Status mereka akan menjadi definitif dengan satu syarat utama, yakni penyelenggaraan haji tahun depan harus berjalan sukses dan bebas dari praktik kecurangan.

“Tidak boleh ada permainan sedikit pun di dalam kementerian haji,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (21/11/2025).

Gus Irfan menekankan pentingnya penyiapan lebih awal agar seluruh aspek teknis penyelenggaraan haji berjalan optimal. Ia juga menyoroti komitmen profesionalitas dalam proses seleksi dan pendampingan petugas haji.

“Kemarin sudah diumumkan petugas haji, tolong dikawal dengan bersih,” ucapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement