REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kementerian baru tersebut membawa misi serius, yakni mengubah wajah penyelenggaraan haji Indonesia menjadi lebih bersih, transparan, dan berintegritas.
“Yang jelas, Presiden menginginkan 'Wajah Integritas' dan antikorupsi harus menjadi wajah utama dan pertama di Kementerian Haji dan Umrah," ujar Dahnil saat dihubungi Republika, Kamis (11/9/2025).
Karena itu, sejak awal pihaknya akan libatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk mengawasi semua proses, termasuk layanan di Arafah Muzdalifah dan Mina (Armuzna) pada musim haji mendatang.
Bagi Dahnil, haji bukan hanya soal keberangkatan jutaan jamaah ke Tanah Suci, melainkan cermin tata kelola pelayanan publik. Ia menilai, terlalu banyak kekurangan di musim haji lalu yang harus diperbaiki. SOP baru pun sudah disiapkan agar masalah serupa tidak terulang.
"SOP-SOP terbaru sudah kami persiapkan untuk memastikan kekurangan-kekurangan penyelenggaraan tahun lalu tak terjadi lagi," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika