REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga opsi skema pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut dia, ketiga skema itu meliputi hal berikut. Pertama, pembangunan Kampung Haji sejak awal oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Kedua, pembelian hotel untuk dijadikan Kampung Haji Indonesia. Opsi terakhir, pemerintah Indonesia mengontrak hotel yang ada di Arab Saudi.

"Ada beberapa skema pembangunan Kampung Haji yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan opsi yang pertama. Dalam hal ini, jelas Dahnil, ada sejumlah risiko yang akan dihadapi dalam pembangunan Kampung Haji Indonesia. Misalnya, potensi jangka waktu pembangunan yang lama dan menelan biaya investasi yang besar.

"Skema pertama, bisa jadi dibangun dari awal dengan misalnya dibangun oleh Danantara. Dengan risiko, memang butuh waktu karena harus dibangun dari awal, dari nol kemudian sampai jadi. Pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan investasi yang sangat besar," ucapnya memaparkan.

Terkait pilihan skema kedua, Dahnil mengatakan, pemerintah RI akan memilih hotel yang berkapasitas besar. Itu agar kapasitasnya mampu menampung seluruh jamaah haji dari Tanah Air.

"Skema yang kedua, apakah kemudian kita membeli hotel yang existing (telah ada), yang bisa menampung jumlah tamu yang besar. Misalnya, 50 ribu. Kemudian, ini kita akuisisi, diubah menjadi Kampung Haji," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika