REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji) penting untuk segera disahkan guna menjamin perlindungan hak jamaah haji.
"Undang-Undangnya (Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin," kata pria yang akrab disapa Fikri itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Hal tersebut dia sampaikan sekaligus menanggapi persoalan kegagalan calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan visa furoda untuk berangkat ke Tanah Suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi keagamaan tersebut mengungkapkan, negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan. Kendati visa tersebut bersifat business to business antara perusahaan travel dengan pihak di Arab Saudi.
"Faktanya, visa furoda atau undangan (mujamalah) ini memang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi jamaah," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika