REPUBLIKA.CO.ID, LONDON—Pemerintah Inggris telah dituduh "berbohong" mengenai ekspor senjatanya ke Israel setelah sebuah investigasi baru mengungkapkan bahwa ribuan barang militer, termasuk amunisi dan suku cadang kendaraan lapis baja, dikirim ke Israel meskipun ada larangan ekspor resmi.
Pengungkapan ini, sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Kamis (8/5/2025) telah memicu kemarahan, dengan seruan untuk penyelidikan penuh dan kemungkinan pengunduran diri.
Temuan ini berasal dari analisis terperinci atas data impor Israel yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International dan Workers for a Free Palestine, yang dilaporkan di Guardian.
Penelitian ini bertentangan dengan jaminan berulang kali dari Menteri Luar Negeri David Lammy bahwa ekspor senjata Inggris ke Israel "bersifat defensif" dan tidak berkontribusi pada perang yang sedang berlangsung di Gaza.
Pada September 2024, pemerintah Partai Buruh di bawah Keir Starmer menangguhkan 29 izin ekspor senjata karena kekhawatiran bahwa senjata-senjata itu dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.
Namun, penangguhan itu meninggalkan lebih dari 200 izin yang masih berlaku, termasuk pengecualian kontroversial untuk peralatan yang terkait dengan program jet tempur F-35, dengan alasan keamanan nasional dan kewajiban untuk mempertahankan rantai pasokan NATO.
Terlepas dari larangan yang dinyatakan, studi baru ini menemukan bahwa sejak Oktober 2023, setidaknya 14 pengiriman militer terpisah dikirim dari Inggris ke Israel, 13 melalui udara ke bandara Ben Gurion, dan satu melalui laut ke Haifa, yang berisi 160 ribu item militer.
Sejak pembekuan pada bulan September, Inggris dilaporkan telah mengekspor 8.630 barang yang dikategorikan sebagai "bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa."
Selain itu, empat pengiriman termasuk 146 item yang terdaftar di bawah kode untuk "tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya" dan suku cadangnya, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang apakah Inggris melanggar kontrol ekspornya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika